Info Menarik

Konflik Dengan Apartemen Scout Hijau, ICJR: Tidak Ada Unsur Pidana Dalam Kasus Acho – Tribunnews.com

Written by Satrio Elang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Reformasi Peradilan Pidana (ICJR) menegaskan, ada tiga catatan penting yang patut ditonjolkan dalam kasus Acho. Namun intinya ICJR menegaskan, tindakan yang dilakukan Acho bukanlah sebuah penghinaan.

"Catatan pertama merupakan bahwa tindakan Acho bukan penghinaan," kata Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono, dalam keterangan resmi yang diterima oleh Warta Kota di Jakarta, Kamis (8/10/201). &).

Lembaga Reformasi Peradilan Pidana, disingkat ICJR, merupakan lembaga peninjau independen yang berfokus pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum secara umum di Indonesia.

Melalui pernyataan resmi tersebut, ICJR menjelaskan, di Twitter dan blog pribadinya, komedian Muhadkli alias Acho menulis keluhan dan kritiknya kepada manajer Green Pramuka City Apartments.

Merasa tertipu oleh perlakuan manajer Green Scout, Acho menuliskan kerugiannya dan keluhannya bersamaan dengan sejumlah bukti dan fakta yang dia miliki secara mental.

Acho kemudian disebut sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. "Tidak ada unsur kriminal dalam kasus Acho," kata Supriyadi.

Menurut ICJR, sekiranya isi tulisan Acho dilihat dengan saksama, bisa diketahui dengan mudah bahwa apa yang Acho lakukan merupakan ungkapan penbisa yang bisa dibuktikan, jadi satu-satunya tujuannya merupakan mengajukan keluhan, bukan untuk mendegradasi Atau mencemarkan nama bagus Seperti yang diduga.

"Sebagai konsumen, tentu saja Acho berhak mengajukan keluhan terkait pelayanan di Kota Pramuka Hijau," kata Supriyadi

Menurut ICJR, Mahkamah Agung telah beberapa kali membebaskan terdakwa dari kasus penghinaan karena alasan kebenaran, di antaranya bisa ditemukan dalam putusan tersebut. 1430 K / Pid / 2011 dan Putusan No. 899 K / Pid / 2010 misalnya, Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa dalam kasus pernyataan yang dihinggakan itu benar, tak bisa dikatakan ada penghinaan atau fitnah.

Kedua, Supriyado melanjutkan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 50 / PUU-VI / 2008 dan Kasus No. 2 / PUU-VII / 2009 yang kemudian dimuat dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) 3) UU ITE, Undang-undang ITE mengacu pada Pasal 310-311 KUHP, maka ketentuan dalam ketentuan Pasal 310-311 KUHP tertanam dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Source link

About the author

Satrio Elang

Pemuda biasa yang masih duduk di bangku kuliah dan ingin berbagi kepada sesama.