Info Menarik

KPK Selidiki Pemasukan Anggaran Jembatan Kedungkandang Ke APBD Kota Malang – Tribunnews.com

Written by Satrio Elang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPRD Malang, Jawa Timur, M Arief Wicaksono (MAW) ditunjuk sebagai tersangka karena menerima sogokan sebesar Rp 250 juta dari PT ENK Komisaris Hendrawan Maruszaman (HM )

Suap tersebut terkait dengan alokasi anggaran multi tahun atau multi tahun, dalam Anggaran Pemerintah Kota Malang 2016-2018, untuk proyek Jembatan Kedungkkamung yaitu Rp 98 miliar.

"MAW diduga menerima hadiah atau gadai Rp 250 terkait anggaran belanja kembali anggaran proyek APBD Kedungkkamung pada tahun anggaran 2016," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu (20/12/2017).

Anggaran proyek jembatan Kedungkkamung sebenarnya telah masuk dalam draft APBD Pemkot Malang untuk tahun anggaran 2015. Namun, karena ada kaitan hukum, alokasi anggaran untuk proyek tersebut akan terhapus.

Walikota Malang, Muhamad Anton mengakui hal ini. Mempertanyakan kasus tersebut, KPK mengatakan akan lebih dalam karena pihak swasta tak memiliki wewenang untuk meminta anggaran agar proyek tersebut masuk dalam APBD

Tapi siapa yang memiliki wewenang untuk memasukkan anggaran yaitu Pemerintah Kota Malang.

Dibaca: Penunggang Motor Menindak Terhadap Arah yang Dihukum Buat Penunggang Penunggang Lain

"Tentu saja, itulah yang akan kita masuki, peran apa pun, bekerja sama dengan siapa pun, bagaimana proses penganggaran, apakah telah dieliminasi, ini yaitu penyelidikan Materi yang akan terus dikembangkan, "beber Febri

Dikenal Proyek Jembatan Kedungkkamung memang bermasalah sejak awal dianggarkan, 2012 silam. Saat itu anggaran yang disetujui DPRD Malang Rp 54 miliar.

Sementara pelaksana proyek setelah tender, PT Nugraha Adi Taruna (NAT) yaitu default, hingga proyeknya mangkrak

Perhitungan BPKP Provinsi Malang menyebutkan kerugian negara dari proyek tersebut.

Kasus ini kemudian ditangani oleh Polres Malang pada tahun 2013. Namun, tak ada kejelasan. Kemudian, pada 2015, dengan persetujuan Walkot Malang hari ini, Muhamad Anton, proyek anggaran Jembatan Kedungkkamung kembali dialokasikan.

Tapi ditolak oleh DPRD karena tak ada yang jelas & # 39; Status dari penegak hukum setempat

Dikonfirmasi penanganan kasus tersebut sebelumnya telah ditangani oleh Polri pada 2013 lalu diambil alih oleh KPK pada 2016, Febri mengaku belum tahu.

"Informasi yang saya bisakan dari KPK telah bertanggung jawab atas penyelidikan sejak 2016 dan menjelaskan kepada beberapa pihak, bila sebelumnya ada penegak hukum lain yang menangani, sesuai dengan peraturan yang mengaturnya," kata Febri.

Source link

About the author

Satrio Elang

Pemuda biasa yang masih duduk di bangku kuliah dan ingin berbagi kepada sesama.