Info Menarik

LPSK Mendorong Penegakan Hukum Untuk Menggunakan Program Perlindungan Saksi – Tribunnews.com

Written by Satrio Elang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak aparat penegak hukum untuk memanfaatkan program perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan oleh LPSK sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan bahwa sejak kematian Johannes Marliem, salah satu saksi korupsi kartu identitas elektronik, LPSK mengajukan banding ke Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK, jikalau ada saksi atau reporter dari Penjahat korupsi rentan terhadap intimidasi atau ancaman, Merekomendasikan perlindungannya kepada LPSK.

"Jadi LPSK bisa memberikan perlindungan, namun jikalau KPK tak mengirim saksi, LPSK juga tak bisa memaksa. Kasus Johannes hanya satu di antaranya, banyak kasus lain dimana saksi atau wartawan membutuhkan perlindungan," kata Semendawai di Sebuah konferensi pers untuk membahas, "Saksi Perlindungan dan Pelapor Tindak Pidana Korupsi" di kantor LPSK, Jakarta, Selasa (15/8-2017).

Semendawai menjelaskan, sebenarnya LPSK dan KPK lahir dari rahim yang sama, yaitu Keputusan MPR Nomor 8 Tahun 2001 yang mengamanatkan pencegahan dan pemberantasan KKN.

Dari Keputusan MPR tersebut, mengamanatkan pembentukan program anti-korupsi dan perlindungan saksi khusus.

"Jadi, kedua institusi ini seharusnya berjalan beriringan," katanya.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyoroti pengungkapan rumah aman milik KPK berdasarkan temuan Panitia Khusus KPK KPK.

Karena pengetahuannya, peraturan yang secara jelas menyebutkan perihal rumah aman itu dua, yaitu Undang-Undang perihal Pemberantasan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

"LPSK yang baru tahu KPK memiliki rumah yang aman setelah Komite Kuesioner KPK mengungkapkannya," katanya.

Masih dikatakan Edwin, apa yang terjadi ketika ini, antara Panitia Khusus KPK DPR RI dan KPK, seharusnya menjadi bahan evaluasi perlindungan saksi, secara khusus dalam korupsi.

Karena, perlindungan saksi seharusnya dilakukan oleh lembaga khusus untuk menghilangkan konflik kepentingan.

"Program perlindungan saksi seharusnya terpisah dan tak ditangani oleh pihak penyelidik. Penting agar tak ada benturan kepentingan, bagus dari penyidik ​​atau saksi yang dilindungi," katanya.

Source link

About the author

Satrio Elang

Pemuda biasa yang masih duduk di bangku kuliah dan ingin berbagi kepada sesama.