Info Menarik

MUI Siap Luruskan Pemahaman Tentang HTI Terkait Khilafah – Tribunnews.com

Written by Satrio Elang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma' 39 ruf Amin menegaskan bahwa partainya siap mendukung pemerintah dalam program bimbingan untuk administrator, anggota dan Simpatisan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dicabut.

"MUI siap mendukung program pemerintah dalam mengembangkan anggota HTI," Ma' 39 ruf Amin mengatakan kepada wartawan di kantor eksekutif Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat, Kamis (11). /8/2017).

HTI membawa khilafah, atau sistem kepemimpinan menurut Islam, dianggap mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Perpajakan Nomor 2 Tahun 2017, seputar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 seputar Organisasi Kemasyarakatan

Melalui Perppu, pemerintah menghapus sejumlah artikel, untuk memangkas mekanisme pencabutan legitimasi organisasi massa. Sekarang dikapitalisasi Perppu, kementerian terkait bisa mencabut legitimasi organisasi massa tanpa melalui mekanisme pengadilan.

Pemerintah akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manumur (Kemenkumham) dan Kejaksaan Agung. SKB berisi, antara lain, pelatihan ex-HTI.

Ma'. ruf Amin memanggil partainya untuk mengundang dewan pengurus, anggota dan simpatisan organisasi massa yang telah dicabut legitimasinya, untuk mendukung kembali Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dia Juga mengaku siap meluruskan pemikiran mereka terkait khilafah.

"Tentu dengan dialog, pencerahan, dengan alasan mereka mengerti," katanya.

Sebelumnya, MUI sendiri telah mengeluarkan sikapnya terkait khilafah. Diputuskan di Komisi Fatwa Iman Fatimah Ijtima di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur dan ditegaskan kembali dalam Rapat Kerja Nasional MUI yang diadakan tahun lalu.

MUI menilai ketika ini masih banyak perdebatan seputar khilafah, jadi tak bisa dipastikan kewajiban kepada ummah. MUI juga mempertimbangkan kesepakatan antara para pemimpin Islam yang telah berpartisipasi dalam membebaskan negara dan pemimpin lainnya dalam bentuk negara, untuk disepakati.

Source link

About the author

Satrio Elang

Pemuda biasa yang masih duduk di bangku kuliah dan ingin berbagi kepada sesama.